Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digagas oleh KPK RI mendapat Dukungan penuh pihak pemerintahan kabupaten Madiun. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami saat dikunjungi oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jawa Timur. Kamis (18/11/2021)
Adapun beberapa hal yang menjadi topik dalam giat monitoring MCP KPK tersebut. Yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola keuangan Desa. Dalam topik tersebut Progres keberhasilan dengan rata-rata tertinggi pada MCP KPK yaitu pada Pengawasan APIP yang memperoleh 87.3%.
Mengingat Kabupaten Madiun sendiri saat ini dalam progres MCP dan menempati rangking 10 tingkat Jawa Timur dan rangking 79 tingkat Nasional.
Untuk itu, awal,kedepan dan seterusnya Pemerintah kabupaten Madiun terus berupaya semaksimal mungkin, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas. sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Dalam kesempatan ini, Inspektur Kabupaten Madiun Drs. Agus Budi Wahyono M.Si menuturkan jika dengan adanya MCP sebagai satu sistem untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Dengan adanya sistem MCP KPK ini, Bupati Madiun berharap kepada masing-masing OPD segera menindak lanjuti rekomendasi dari MCP KPK dan input data 8 area yang sudah ditentukan.
Turut mendamping dalam acara tersebut, Wakil Bupati Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun terkait.
Sumber : mabesbharindo.com